Inframe News, Parigi Moutong
Kamis, 26 Februari 2026
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong memfokuskan penyusunan program pembangunan 2026 pada sinkronisasi usulan daerah dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Program Berani.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2026 sekaligus memverifikasi berbagai usulan yang akan diajukan ke pemerintah provinsi.
“Saat ini yang sedang berjalan adalah asistensi rancangan awal Renja 2026. Pada saat yang sama kami juga menyusun sejumlah usulan daerah yang berkaitan dengan Program Berani milik Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Menurut Irdan, proses verifikasi menjadi tahapan penting agar setiap usulan memiliki data pendukung yang lengkap sehingga tidak ditolak pada tahap evaluasi di tingkat provinsi.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas usulan meliputi bidang kesehatan, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), hingga sektor pendidikan.
Ia mencontohkan, usulan beasiswa Program Berani bagi guru PAUD harus didukung data yang valid mengenai jumlah tenaga pendidik yang belum menempuh pendidikan sarjana.
“Usulan harus memiliki data pendukung. Kalau tidak ada, tentu akan sulit disetujui. Misalnya terkait pendidikan guru PAUD, harus diketahui secara pasti berapa jumlah guru yang belum menempuh pendidikan S1,” jelas Idran.
Selain mengawal program pembangunan, Bappelitbangda juga terus memantau penanganan stunting di Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil survei terbaru, angka stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan.
“Alhamdulillah, angka stunting kita sekarang berada di kisaran 22 persen. Angka ini turun cukup signifikan dibanding sebelumnya yang berada di sekitar 26 persen,” katanya.
Meski demikian, Idran menegaskan Bappelitbangda lebih berperan dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program. Sementara pelaksanaan berbagai intervensi di lapangan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting tetap difokuskan pada intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, melalui koordinasi lintas sektor.
