Inframenews.id, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan perombakan pejabat eselon II dapat diselesaikan pada awal tahun 2026.
Proses ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengatakan evaluasi pejabat struktural dilakukan dengan berbagai pertimbangan.
Penilaian tidak hanya melihat satu aspek, tetapi mencakup kinerja, kebutuhan organisasi, serta efektivitas pelayanan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Erwin usai melantik ratusan kepala satuan pendidikan di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (2/1/2026).
Ia menegaskan, rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi agar lebih optimal.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu persetujuan teknis dari kementerian terkait.
Meski demikian, seluruh usulan rotasi dan mutasi telah diajukan dan tinggal menunggu tahapan administrasi lanjutan.
Menurut Erwin, percepatan pelantikan pejabat definitif menjadi penting mengingat masa kepemimpinannya telah berjalan hampir satu tahun.
Dengan struktur organisasi yang lengkap, kinerja pemerintahan diharapkan dapat lebih maksimal.
Ke depan, Pemkab Parigi Moutong juga berencana menerapkan sistem manajemen talenta dalam penilaian aparatur sipil negara.
Melalui sistem ini, evaluasi kinerja tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga melibatkan bawahan dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.
Ia menilai penilaian masyarakat memiliki peran penting, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, pejabat diminta lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan warga.
Erwin menegaskan jabatan tidak bersifat permanen dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila kinerja dinilai tidak optimal.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi, pemerintah daerah berkomitmen mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah belanja yang tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas, akan dikurangi agar manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
Laporan : Mizwar | Ahmad Tamsil
