Inframenews.id, Parigi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan 2026.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin (12/01/2026).
Agenda tersebut tidak hanya membahas dampak kenaikan harga bahan pokok, namun juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam kegiatan tersebut untuk merampungkan data, strategi, dan kesiapan operasional di lapangan.
Rakor dipandu langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, melalui saluran virtual.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pusat untuk memantau pergerakan harga komoditas.
Menurutnya, stabilitas harga menjadi indikator strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Ramadan.
Tomsi menjelaskan, tahun sebelumnya kenaikan harga beras terjadi secara sporadis di sejumlah daerah, namun dapat terkendali lewat pelaksanaan operasi pasar dan kolaborasi lintas instansi.
Model pengendalian yang melibatkan pemerintah daerah, Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Pertanian, hingga TNI/Polri dinilai efektif menahan laju kenaikan harga.
Ia menegaskan bahwa langkah yang sama dapat diterapkan di daerah lain, termasuk Parigi Moutong, jika kenaikan harga kembali terjadi.
Pemerintah pusat, ujar Tomsi, telah menyiapkan pola evaluasi mingguan yang akan menjadi rujukan nasional sepanjang 2026.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, kita masih berada dalam rentang batas yang ditetapkan,” ujarnya.
Tomsi juga meminta daerah memperkuat fungsi pemantauan lapangan, termasuk memastikan distribusi barang tidak mengalami hambatan.
Pemeriksaan stok, pengawasan harga di pasar tradisional, dan mitigasi hambatan logistik disebut penting agar masyarakat tidak terbebani.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan skema pengawasan harga jelang Ramadan.
Sejumlah indikator akan diperhatikan, mulai dari harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur, daging ayam hingga komoditas hortikultura yang sering menjadi pemicu inflasi.
Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pengecekan berkala terhadap ketersediaan pasokan di distributor dan pedagang utama.
Mekanisme pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir munculnya spekulan yang kerap memanfaatkan momen Ramadan untuk meningkatkan harga.
Selain membahas inflasi, rakor turut mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Agenda ini menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Evaluasi mencakup aspek perencanaan tata ruang, penyederhanaan regulasi, penyediaan lahan, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Pemerintah daerah dinilai memiliki peran sentral dalam membuka akses perumahan bagi masyarakat, terutama di daerah berkembang seperti Parigi Moutong.
Meski Indonesia mengalami peningkatan harga di beberapa daerah akibat bencana maupun gangguan distribusi, Tomsi menyebut inflasi nasional masih berada dalam batas toleransi.
Stabilitas tersebut turut membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama pada sektor pangan.
Pada akhir sesi, pemerintah pusat berharap koordinasi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026.
Pengendalian harga dan penyediaan hunian disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemkab Parigi Moutong diharapkan mampu mempersiapkan langkah teknis di lapangan, sehingga seluruh kebijakan pengendalian inflasi dapat terlaksana dengan efektif.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong | Editor : Ahmad Tamsil
