Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
HukumHukum KriminalKriminalParigi Moutong

Dua Pelaku Penyalahgunaan LPG Bersubsidi 3 Kg di Parigi Moutong Ditangkap

104
×

Dua Pelaku Penyalahgunaan LPG Bersubsidi 3 Kg di Parigi Moutong Ditangkap

Sebarkan artikel ini
Tim Resmob URC Satreskrim Polres Parigi Moutong mengamankan dua pria (MH dan FR) terduga pelaku pengangkutan dan penjualan LPG bersubsidi 3 kg di Kecamatan Bolano Lambunu (25/10/2026). (Humas)

Inframenews, Parigi Moutong
Sabtu, 31 Oktober 2026

Tim Resmob Unit Reaksi Cepat Sat Reskrim Polres Parigi Moutong berhasil membongkar dugaan praktik penyalahgunaan pengangkutan dan penjualan kembali LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di wilayah daerah.

Dalam operasi penindakan tersebut, petugas kepolisian mengamankan dua pria terduga pelaku berinisial MH (42) dan FR (20) yang merupakan warga asal Kecamatan Bolano Lambunu, Minggu, 25 Oktober 2026.

Pengungkapan kasus dipimpin KBO Reskrim IPDA Jodaenis Rajendra Mahardika, sebelum penanganan perkara diserahkan ke Unit Tipidter pimpinan IPDA Arya Dikara guna proses penyelidikan serta pendalaman hukum lanjutan.

Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan tabung gas bersubsidi tersebut dibeli dari pengumpul di Kota Palu seharga Rp40.000 per tabung, lalu dijual ke pedagang kecil Parimo seharga Rp50.000 per tabung.

Dari praktik ilegal yang berjalan sejak September hingga Oktober 2026 tersebut, para pelaku diduga meraup keuntungan Rp10.000 dari setiap tabung gas melon yang berhasil dipasarkan di kawasan utara Parimo.

Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Parimo kini mendalami total volume tabung yang sempat diperjualbelikan serta menelusuri rantai pasokan guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Parimo, IPTU Nugerah S. Tarigan, menegaskan penindakan ini merupakan komitmen kepolisian menjaga barang subsidi pemerintah agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

Polres Parigi Moutong mengimbau masyarakat aktif melaporkan penyimpangan barang bersubsidi demi melindung hak warga kurang mampu serta memastikan kestabilan pasokan kebutuhan energi daerah tetap aman.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *