Inframenews.id, Jakarta – Lonjakan harga minyak dunia memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri, terutama jika pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi tersebut.
Dilansir dari CNN Indonesia, memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu gangguan pasokan energi global. Ketegangan tersebut dikhawatirkan mengancam jalur distribusi minyak strategis dunia, seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak internasional.
Apabila jalur distribusi itu terganggu, pasokan minyak global dapat tersendat dan berdampak pada kenaikan harga minyak di pasar internasional.
Saat ini harga minyak mentah dunia memang sudah menunjukkan tren kenaikan. Minyak jenis Brent tercatat berada di kisaran US$83 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) mencapai sekitar US$76 per barel.
Angka tersebut sudah melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipatok pemerintah dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Kondisi ini berpotensi menekan keuangan negara. Pemerintah sebelumnya memperkirakan setiap kenaikan US$1 pada ICP dapat menambah beban defisit anggaran hingga sekitar Rp6,8 triliun.
Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merespons kondisi tersebut. Pasalnya, kenaikan harga BBM di dalam negeri dinilai bisa memicu efek berantai terhadap perekonomian.
Selain mendorong inflasi, kebijakan tersebut juga berpotensi menekan daya beli masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat masih menghadapi tekanan dari tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok serta biaya distribusi barang.
Di sisi lain, memperluas subsidi energi juga dinilai bukan pilihan yang mudah. Kebijakan itu berisiko memperlebar defisit anggaran negara dan menambah tekanan fiskal pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Para pengamat energi pun menilai pemerintah perlu mencari langkah yang paling seimbang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa menambah beban bagi masyarakat.
