Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
Parigi MoutongParlemenPolitik

Reses di Siniu, Mustakim Tegaskan Tolak Investasi yang Rugikan Warga

73
×

Reses di Siniu, Mustakim Tegaskan Tolak Investasi yang Rugikan Warga

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Parigi Moutong Mustakim Kono berdialog dengan masyarakat saat reses di Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Sabtu (25/4/2026), untuk menyerap aspirasi pembangunan dan meluruskan isu investasi. (Humas DPRD Sulteng)

Inframenews, Parigi Moutong
Selasa, 28 April 2026

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mustakim Kono, menegaskan akan menolak investasi yang merugikan masyarakat saat menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Toraranga, Kecamatan Siniu.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Toraranga pada Sabtu (25/4/2026) itu dihadiri jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Siniu.

Turut hadir Kepala Desa Toraranga, Kepala Desa Silangan Barat, Kepala Desa Tandaigi, Kepala Desa Marantale, serta Ketua BPD Toraranga.

Dalam dialog bersama masyarakat, warga Dusun I Desa Toraranga mengusulkan pengadaan pipa air bersih, bibit durian Montong, kursi PKK, pemasangan instalasi listrik bagi 59 kepala keluarga, perbaikan jalan usaha tani, serta peningkatan upah tenaga kerja lokal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mustakim meminta pemerintah desa segera menyiapkan proposal resmi agar usulan dapat diproses melalui mekanisme perencanaan pembangunan.

Di sela kegiatan, Mustakim juga meluruskan informasi yang berkembang terkait rencana relokasi smelter di wilayah tersebut.

Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi.

Mustakim menyatakan akan mendukung setiap investasi yang mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebaliknya, ia menegaskan akan berada di barisan terdepan apabila ada investasi yang justru merugikan kepentingan masyarakat.

Meski kondisi anggaran daerah tengah mengalami efisiensi, Mustakim memastikan perjuangan terhadap aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas.

Ia menambahkan komunikasi dengan pemerintah desa akan terus diperkuat agar program pembangunan yang diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *