InframeNews, Parigi Moutong
Kamis, 9 Juli 2026
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong dan dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, serta diikuti seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
Turut mendampingi Wakil Bupati Parigi Moutong dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, unsur TNI-Polri, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Rapat koordinasi membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga melalui berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara terpadu.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat komunikasi publik, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak, serta mempererat koordinasi antar-TPID kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa inflasi bulanan atau month to month (mtm) di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 1,08 persen, dengan komoditas cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Wakil Gubernur turut mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor riil melalui hilirisasi komoditas unggulan, khususnya kelapa dan beras, sehingga daerah tidak bergantung pada pasokan dari luar.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Mari kita bersinergi bersama-sama agar inflasi ini dapat kita kendalikan,” ujar Reny Lamadjido.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
