InframeNews, Parigi Moutong
Jumat, 10 Juli 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mengikuti Webinar Seri IV Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring melalui siaran langsung YouTube, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Yusnaeni, dari Ruang Sekretaris Daerah.
Webinar turut diikuti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, BKPSDM, RSUD Anuntaloko, PPPKAD, Dinas Perpustakaan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Mengusung tema “The Impact Strategy: Mengubah Konten Kreatif Menjadi Gerakan Sosial yang Terukur”, webinar membahas strategi membangun kampanye antikorupsi melalui pemanfaatan konten kreatif yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Materi yang disampaikan menekankan bahwa keberhasilan kampanye sosial tidak hanya diukur dari tingginya jumlah tayangan atau jangkauan publikasi, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap perubahan sikap dan partisipasi masyarakat.
Narasumber menjelaskan, setiap strategi komunikasi publik perlu diawali dengan tujuan yang jelas, memahami karakteristik audiens, menyampaikan pesan yang relevan, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar kampanye berjalan efektif.
Melalui pendekatan tersebut, konten kreatif diharapkan tidak sekadar menjadi media informasi, tetapi mampu membangun kesadaran publik dalam mendukung budaya antikorupsi.
Keikutsertaan dalam webinar ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung gerakan antikorupsi melalui komunikasi publik yang kreatif, inovatif, dan berdampak.
Pemkab Parigi Moutong berharap penerapan strategi komunikasi yang efektif dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(*)
