Inframe News, Parigi Moutong
Selasa, 14 Juli 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penilaian mandiri sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Yusnaeni, saat mewakili Bupati H. Erwin Burase membuka Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Evaluasi Pemerintahan Digital Daerah yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Rapat Dinas Kominfo, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong, yakni Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Hary Rusadi, Kepala Seksi Persandian Abdul Chair, serta Pranata Humas Arman.
Dalam sambutannya, Yusnaeni menegaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pilar penting reformasi birokrasi yang harus diwujudkan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan bukan sekadar memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berbasis data.
“Melalui digitalisasi pemerintahan, kita tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berbasis data. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah untuk bergerak bersama dalam satu arah dan satu tujuan,” ujar Yusnaeni.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan penilaian mandiri pemerintahan digital sebagai tahapan awal evaluasi penerapan SPBE.
Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keterpaduan layanan publik berbasis digital, pemanfaatan data lintas sektor, penguatan keamanan siber, tata kelola teknologi informasi, hingga efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam mendukung pemerintahan digital.
Yusnaeni meminta seluruh perangkat daerah mengikuti kegiatan dengan serius serta menyiapkan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan jadikan penilaian ini sekadar pemenuhan administrasi, tetapi sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan langkah perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, mengatakan kegiatan tersebut diikuti seluruh OPD secara langsung, sedangkan perwakilan dari 23 kecamatan mengikuti secara daring melalui Zoom.
Menurutnya, pelaksanaan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hairudin mengungkapkan, pada penilaian SPBE tahun 2025 Kabupaten Parigi Moutong belum memperoleh nilai karena belum ada data yang diinput ke Kementerian Komunikasi dan Digital.
Untuk itu, ia meminta seluruh OPD segera melengkapi data penilaian sebelum batas akhir pengisian pada 7 Agustus 2026.
Selain itu, Hairudin juga menyoroti pentingnya integrasi aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Dari berbagai aplikasi yang digunakan OPD, baru Aplikasi SIKELOR yang telah melalui penilaian teknis atau IT assessment.
Ia menegaskan, keberhasilan evaluasi SPBE membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah, kualitas data yang akurat, serta inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah.
