Inframe News, Parigi Moutong
Sabtu, 25 Juli 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan ketersediaan anggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2026 mencukupi untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan dalam kegiatan desk penganggaran iuran JKN antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong bersama BPJS Kesehatan yang digelar secara virtual, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala BPKAD Parigi Moutong, Yusrin Usman, dan diikuti Bidang Anggaran BPKAD, BPJS Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Mulyati, menjelaskan kebutuhan anggaran iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp19,9 miliar.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar sehingga dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembayaran iuran hingga akhir tahun.
Mulyati juga menyampaikan tunggakan iuran PBPU bulan Juni 2026 telah diselesaikan, sedangkan pembayaran iuran bulan Juli sedang dalam proses penyelesaian.
Untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran Rp20,6 miliar atau lebih tinggi dari estimasi kebutuhan sekitar Rp20 miliar.
Menurut Mulyati, tunggakan pembayaran tahun sebelumnya berasal dari jasa medis puskesmas yang masih dalam proses verifikasi nilai utang, sedangkan tunggakan Juni 2026 dipengaruhi belum terealisasinya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
BPJS Kesehatan memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjaga kepatuhan pembayaran iuran JKN dan memastikan ketersediaan anggaran setiap tahun.
Melalui desk penganggaran tersebut, Pemkab Parigi Moutong kembali menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program JKN agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.(*)
