Inframenews, Jakarta
Kamis, 25 Juni 2026
Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk mempercepat penanganan pascagempa dan banjir di Parigi Moutong.
Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026) itu dipimpin Ketua Delegasi Sutoyo bersama Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Hi. Wardi, dan Hi. Sami.
Rombongan diterima Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD memaparkan dampak gempa bumi Magnitudo 6,7 yang merusak rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta sejumlah fasilitas umum.
DPRD juga menjelaskan dampak banjir yang melanda Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi hingga merendam ratusan rumah, merusak infrastruktur, serta menggenangi lahan pertanian.
Delegasi DPRD menyampaikan usulan pada empat bidang utama, yaitu kebijakan dan anggaran, mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pada aspek kebijakan, DPRD meminta penjelasan mengenai mekanisme penambahan Dana Siap Pakai, pencairan dana rehabilitasi, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, serta peluang dukungan pemerintah pusat.
Di bidang mitigasi, DPRD mengusulkan pembaruan peta risiko bencana, pemasangan sistem peringatan dini banjir, penguatan Desa Tangguh Bencana, dan peningkatan kapasitas personel BPBD.
Untuk penanganan darurat, DPRD mendorong percepatan distribusi logistik, penambahan armada evakuasi, serta penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
Sementara pada tahap rehabilitasi, DPRD mengusulkan pembangunan tanggul pengendali banjir, normalisasi sungai, audit penggunaan dana kebencanaan, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Menanggapi usulan tersebut, Johan Fredi Pakpahan menyatakan BNPB menyambut baik langkah koordinasi DPRD Parigi Moutong dalam memperkuat penanganan kebencanaan.
Menurutnya, Parigi Moutong merupakan wilayah yang membutuhkan perhatian karena memiliki tingkat kerawanan terhadap gempa bumi dan bencana hidrometeorologi.
BNPB juga berkomitmen menyelaraskan standar operasional penetapan status tanggap darurat agar dukungan logistik, armada evakuasi, dan bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat dan tepat.(*)
