Inframenews, Palu
Jumat, 7 Agustus 2026
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa adat memiliki peran penting sebagai landasan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri sekaligus dilantik sebagai Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2026–2031 di Gedung Sidang DPRD Sulteng, Kamis (6/8/2026).
Pelantikan pengurus BMA dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dengan Dr. Drs. Mulyadin Malik Tandagimpu sebagai Ketua Umum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim, Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, anggota DPRD, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulteng menegaskan bahwa adat merupakan identitas sekaligus kekuatan utama masyarakat Sulawesi Tengah.
Menurutnya, nilai-nilai adat bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga menjadi fondasi moral untuk menjaga persatuan, mempererat kerukunan, dan mengawal pembangunan berbasis budaya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng menilai BMA merupakan mitra strategis pemerintah dalam merawat kebudayaan dan menjaga identitas daerah.
Ia menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi harus berjalan seiring dengan pelestarian adat dan budaya sebagai jati diri masyarakat.
Wakil Gubernur juga mendorong aktualisasi nilai budaya Sulawesi Tengah seperti Libu, Sintuvu, Nolunu, Nosimpotove, dan Nosipeili sebagai perekat persatuan dan pedoman kehidupan sosial.
M. Sadly Lesnusa yang turut dilantik sebagai pengurus BMA Sulteng mengatakan amanah tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai adat.
“Pelantikan ini bukan hanya menjadi momentum penguatan kelembagaan adat, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga warisan budaya sebagai jati diri masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar M. Sadly.
Menurutnya, keberadaan BMA memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya, menjaga persatuan masyarakat, serta membangun sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para pemangku adat.
“Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan lembaga adat, nilai-nilai budaya diharapkan terus hidup dan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, harmonis, dan berkelanjutan,” katanya.
Pelantikan BMA Sulteng Masa Bhakti 2026–2031 diharapkan memperkuat eksistensi lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya dan memperkokoh persatuan masyarakat.
Kepengurusan baru BMA juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan adat serta mengembangkan nilai kearifan lokal.(*)
