Inframenews, Parigi Moutong
Kamis, 10 September 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mempercepat persiapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan untuk memperkuat pendataan dan pelayanan pertanahan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memimpin rapat koordinasi program tersebut di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026).
Rapat membahas kesiapan pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan sebagai bagian dari kerja sama transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Parigi Moutong.
Zulfinasran menekankan pentingnya pelaksanaan program secara terarah melalui tahapan kerja, pembagian tugas, target, serta jadwal yang jelas.
Menurutnya, setiap program harus memiliki tahapan yang dapat dipantau sehingga percepatan pelaksanaan dapat dilakukan secara terukur.
Penguatan data pertanahan menjadi salah satu fokus melalui kegiatan pemetaan, pendataan, dan pengukuran langsung di lapangan.
Data tersebut diharapkan mendukung penataan wilayah, mempercepat pendaftaran serta sertifikasi tanah, dan memperkuat pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi data antarperangkat daerah dinilai penting agar data pertanahan dapat direkonsiliasi dan dimanfaatkan secara optimal.
Pemkab Parigi Moutong juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan.
Kerja sama tersebut diharapkan mengoptimalkan sumber daya akademik dan mahasiswa dalam mendukung pemetaan, pengukuran, serta pengumpulan data pertanahan.
Rapat turut membahas kesiapan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dan tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penentuan lokasi kegiatan juga menjadi perhatian agar KKN Tematik Pertanahan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
KKN Tematik Pertanahan merupakan satu dari sembilan program strategis kerja sama Pemkab Parigi Moutong, KPK RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Sembilan program tersebut mencakup integrasi LP2B/KP2B dengan rencana tata ruang, optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria, dan konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Program lainnya meliputi percepatan pendaftaran tanah, integrasi NIB-NOP, serta pengembangan dan pemanfaatan data Zona Nilai Tanah.
Selanjutnya, terdapat percepatan RDTR terintegrasi dalam sistem OSS dan integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik.
Program kesembilan adalah KKN Tematik Pertanahan melalui kerja sama perguruan tinggi untuk mendukung pendataan, pemetaan, dan pengukuran pertanahan.
Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk melakukan rekonsiliasi data lintas sektoral.
Pengelompokan program berdasarkan klaster dan perangkat daerah terkait juga diperlukan agar pembagian tanggung jawab pelaksanaan menjadi lebih jelas.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan segera menindaklanjuti tahapan masing-masing program secara terpadu dan terukur.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat penataan ruang, mengamankan aset daerah, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.(*)
