Inframenews, Palu
Jumat, 11 September 2026
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH., mengapresiasi mahasiswa UIN Datokarama Palu yang menyuarakan isu Dana Bagi Hasil atau DBH dan regulasi terkait LGBT.
Apresiasi tersebut disampaikan Wiwik setelah menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Sulteng, Kamis (10/9/2026).
Meski tidak mendapatkan kesempatan berbicara di hadapan massa, Wiwik tetap menyambut sejumlah isu yang disampaikan mahasiswa.
“Saya apresiasi. Terutama yang terkait DBH dan LGBT. Ini isu kita bersama,” kata Wiwik.
Menurutnya, kepedulian mahasiswa terhadap persoalan DBH menunjukkan adanya perhatian generasi muda terhadap kepentingan daerah.
Ia mengajak mahasiswa bersama-sama mengawal perjuangan agar hak daerah penghasil sumber daya alam dapat diperhatikan pemerintah pusat.
Terkait DBH, Wiwik mengatakan DPRD Sulteng telah menginisiasi Forum DPRD-DPRD daerah penghasil nikel untuk menyuarakan tuntutan mengenai pembagian DBH.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak daerah penghasil nikel.
Wiwik juga menyebut Komisi IV DPRD Sulteng telah melakukan sejumlah komunikasi dan pertemuan dengan pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
“Komisi IV juga sudah datang ke Kementerian ESDM, ke Kementerian Keuangan, sudah lobi ke DPR-RI,” ujarnya.
Ia mengatakan pembahasan mengenai DBH saat ini masih dalam proses di tingkat pemerintah pusat.
Wiwik berharap keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan persoalan DBH dapat memperkuat perhatian terhadap kepentingan daerah penghasil nikel.
“Dengan demikian, pemerintah pusat akan segera merealisasikan janjinya untuk segera menghitung dan memberikan DBH sesuai dengan haknya masing-masing ke wilayah penghasil nikel,” katanya.
Selain DBH, Wiwik juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait desakan lahirnya regulasi daerah mengenai LGBT.
Ia mengatakan proses pembahasan regulasi tersebut telah mulai dilakukan di lingkungan DPRD Sulteng.
Menurut Wiwik, Komisi IV DPRD Sulteng membahas target agar regulasi tersebut dapat masuk dalam agenda pembahasan pada 2027.
“Prosesnya sudah kita mulai. Sebab untuk melahirkan regulasi atau Perda itu kan prosesnya tidak singkat,” ujarnya.
Ia menargetkan pembahasan regulasi tersebut dapat dilakukan pada 2027 sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
“Bismillah, 2027 kita targetkan, Perda anti LGBT bisa dibahas dan ditetapkan,” tandas Wiwik.
Wiwik kembali menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang ikut menyuarakan persoalan daerah melalui aksi di DPRD Sulteng.
Menurutnya, penyampaian aspirasi mahasiswa dapat menjadi bagian dari perhatian bersama terhadap berbagai isu yang berkembang di Sulawesi Tengah.(*)













