Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
Kota PaluParlemenPKSPolitikSulawesi Tengah

Bunda Wiwik Soroti Minimnya Anggaran Perlindungan Anak

40
×

Bunda Wiwik Soroti Minimnya Anggaran Perlindungan Anak

Sebarkan artikel ini
Bunda Wiwik menyampaikan sorotan terkait anggaran ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam rapat Banggar DPRD Sulteng bersama TAPD, Kamis (17/9/2026).

Inframenews, Palu
Jumat, 18 September 2026

Anggota Banggar DPRD Sulawesi Tengah Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Sorotan tersebut disampaikan Bunda Wiwik dalam rapat Banggar DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kamis (17/9/2026).

Menurut Bunda Wiwik, evaluasi pelaksanaan program hingga akhir 2026 menunjukkan dukungan anggaran untuk sektor keluarga, perempuan, dan anak masih perlu diperkuat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut menjelaskan program ketahanan keluarga berkaitan dengan sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fasilitas Layanan Perlu Diperkuat

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi fasilitas Unit Pelaksana Teknis yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Bunda Wiwik menilai fasilitas pelayanan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban.

Kondisi tersebut terutama diperlukan dalam layanan konseling dan konsultasi psikologis bagi perempuan dan anak.

“Untuk konseling dan konsultasi psikologis, ruang layanan itu harus nyaman, adem, dingin, dan memberikan rasa aman kepada korban,” ujarnya.

Ia menegaskan korban yang datang untuk mendapatkan perlindungan harus memperoleh layanan di tempat yang layak.

Bunda Wiwik menyebut terdapat perkembangan terkait rencana pembenahan fasilitas UPT setelah kunjungan Kementerian Koordinator dan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN.

Puspaga Dinilai Strategis

Banggar DPRD Sulteng juga menyoroti pentingnya penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga.

Menurut Bunda Wiwik, Puspaga memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi dan konsultasi kepada keluarga.

Karena itu, dukungan pembiayaan diperlukan agar konsultan keluarga dapat menjalankan layanan secara optimal.

“Penguatan Puspaga penting karena keluarga merupakan fondasi utama,” katanya.

Dukungan anggaran, lanjutnya, perlu diarahkan agar layanan konsultasi keluarga dapat berjalan dan menjangkau masyarakat.

Bunda Wiwik juga menekankan perlunya memperluas layanan konseling bagi remaja.

Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak dan remaja membutuhkan respons terintegrasi antara keluarga, pemerintah, dan sektor pendidikan.

Program konseling remaja dinilai tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab P2KB.

Dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Pendidikan, juga dinilai diperlukan.

Implementasi Perda Butuh Anggaran

Banggar DPRD Sulteng turut memberikan perhatian terhadap implementasi Perda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bunda Wiwik menilai implementasi kedua Perda tersebut belum berjalan maksimal karena masih terbatasnya dukungan anggaran operasional.

“Jangan sampai perda sudah dibuat, tetapi implementasinya tidak maksimal karena anggarannya tidak cukup,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut harus menjangkau 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu.

Ia menyebut rata-rata anggaran yang tersedia untuk satu kegiatan saat ini berada di kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta.

Besaran tersebut dinilai masih terbatas untuk menjangkau kebutuhan program di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Bunda Wiwik mendorong dukungan anggaran diprioritaskan untuk program yang berkaitan langsung dengan penguatan keluarga dan perlindungan anak.

“Kalau ada dukungan anggaran, misalnya Rp500 juta, harus dipastikan benar-benar diprioritaskan untuk sektor keluarga dan perlindungan anak agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Tantangan Keluarga Tak Hanya Fisik

Dalam rapat tersebut, Bunda Wiwik juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan fisik dan lingkungan.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia juga menghadapi persoalan moral dan adab generasi muda.

“Persoalan kita bukan hanya bagaimana melahirkan anak-anak yang pintar, tetapi juga bagaimana membentuk anak-anak yang beradab,” katanya.

Ia menilai tingginya paparan media sosial menghadirkan tantangan baru bagi keluarga dalam mendidik dan mendampingi anak.

Karena itu, literasi digital dinilai perlu diperkuat sejak lingkungan keluarga.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui Puspaga dengan menjadikan orang tua sebagai sasaran utama edukasi.

Bunda Wiwik menilai orang tua memiliki peran penting karena mereka yang memberikan akses perangkat digital kepada anak.

“Literasi digital harus dimulai dari rumah. Orang tua harus dibekali pemahaman karena orang tualah yang memberikan akses HP kepada anak,” ujarnya.

Ia berharap pembahasan anggaran bersama TAPD menghasilkan dukungan yang lebih memadai bagi ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan konseling remaja.

Menurut Bunda Wiwik, penguatan sektor tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang untuk membangun generasi Sulawesi Tengah yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *