Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
Kota PaluPKSPolitikSulawesi Tengah

Bimtek Penegakan Disiplin PKS Tekankan Hisbah dan Munashahah

39
×

Bimtek Penegakan Disiplin PKS Tekankan Hisbah dan Munashahah

Sebarkan artikel ini
Bimtek Penegakan Disiplin Partai DSW PKS Sulawesi Tengah yang diikuti pengurus DED dan calon hakim MPDP se-Sulawesi Tengah, 18-20 September 2026.

Inframenews, Palu
Minggu, 20 September 2026

Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Sulawesi Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penegakan Disiplin Partai selama tiga hari, Jumat-Ahad, 18-20 September 2026.

Kegiatan yang dibuka Ketua DSW PKS Sulawesi Tengah Nurdin Hanafi, S.Ag., M.Pd., tersebut diikuti pengurus Dewan Etik Daerah (DED) serta calon hakim Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) dari 13 kabupaten/kota.

Peserta juga berasal dari unsur DPW dan MPW PKS Sulawesi Tengah.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah Muhammad Wahyuddin, SST, Sekretaris MPW PKS Sulawesi Tengah Ahmad Aco, dan Sekretaris DSW PKS Sulawesi Tengah H. Citrawan Kisman Djiho, Lc., MA.

Ketua Komisi Disiplin DSW PKS Sulawesi Tengah Rahmawati Ottoluwa, S.Sos., mengatakan Bimtek digelar untuk memperkuat pemahaman mengenai sistem penegakan disiplin internal partai.

Menurut Rahmawati, kegiatan tersebut memiliki empat tujuan utama yang berkaitan dengan sistem peradilan internal, kode etik, mekanisme penyelesaian perkara, serta filosofi pemberian sanksi.

“Keempat, memahami filosofi sanksi sebagai sarana pendidikan dan perbaikan,” kata Rahmawati.

Tekankan Hisbah dan Munashahah

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Dr. KH Muslih Abdul Karim, Lc., dalam sambutannya secara daring menekankan bahwa penegakan disiplin tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi.

Menurutnya, penegakan disiplin harus ditempatkan dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar, pembinaan, perbaikan, dan keberlangsungan kehidupan organisasi.

Ia juga menekankan pentingnya hisbah sebagai tanggung jawab seluruh kader, bukan hanya DED dan DSW.

“Hisbah ini harus berjalan untuk seluruh kader, tidak hanya DED, tidak hanya DSW. Tapi seluruh kader,” ujarnya.

Muslih menjelaskan, pembinaan terhadap kader yang menghadapi persoalan idealnya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan yang mengedepankan nasihat dan penyelesaian.

Tahapan awal dilakukan melalui munashahah atau pemberian nasihat dengan cara yang baik serta dilandasi rasa cinta terhadap sesama kader.

“Nasihatnya dengan tidak menjelekkan dia, tidak menyalahkan dia. Tapi munashahahnya adalah karena kita cinta kepada ikhwah kita, kita cinta kepada akhwat kita,” katanya.

Jika persoalan belum terselesaikan, tahapan berikutnya dilakukan melalui mushalahah atau upaya penyelesaian lebih lanjut.

Apabila persoalan masih belum terselesaikan, tahapan muhakamah ditempuh melalui mekanisme penegakan disiplin yang berlaku.

“Munashahah pertama, yang kedua mushalahah, yang ketiga adalah muhakamah, baru nanti diproses di DED oleh Komdis,” jelasnya.

Penegakan Disiplin Berorientasi Perbaikan

Muslih meminta jajaran DED dan DSW tidak ragu menjalankan mekanisme penegakan disiplin apabila terdapat persoalan di internal organisasi.

Namun, proses tersebut harus dilakukan melalui musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan agar pemeriksaan dan pemberian sanksi tidak dilandasi rasa dendam maupun kebencian terhadap kader yang diperiksa.

“Tolong jangan ada dendam. Jangan ada benci kepada ikhwah, kepada akhwat, tapi karena kita cinta,” katanya.

Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar penegakan disiplin tetap memiliki fungsi pendidikan dan perbaikan, bukan sekadar pemberian hukuman.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pemberian sanksi karena keputusan yang keliru dapat menimbulkan persoalan baru.

Kode Etik Perlu Disosialisasikan

Ketua DSP PKS tersebut mendorong agar kode etik dan panduan penegakan disiplin disosialisasikan kepada seluruh kader.

Pemahaman terhadap kode etik dinilai penting agar setiap kader mengetahui aturan serta tanggung jawab yang berlaku dalam organisasi.

“Tolong Kode Etik dibacakan. Semua kader supaya tahu Kode Etik, tidak ada alasan ‘oh saya tidak tahu kalau ada Kode Etik’,” ujarnya.

Ia juga meminta DED, DSW, dan struktur terkait memperkuat koordinasi ketika menghadapi perkara yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Jika terdapat keraguan dalam penanganan perkara, jajaran di daerah diminta melakukan konsultasi secara berjenjang hingga DSW dan DSP.

Perkuat Kapasitas Hakim Disiplin

Bimtek tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas bagi pengurus DED dan calon hakim MPDP di tingkat kabupaten/kota.

Materi kegiatan mencakup sistem peradilan internal partai, kode etik, mekanisme penyelesaian perkara, serta filosofi pemberian sanksi.

Melalui kegiatan yang berlangsung hingga Ahad, DSW PKS Sulawesi Tengah menargetkan pemahaman penegakan disiplin yang lebih seragam di seluruh struktur partai.

Penegakan disiplin diharapkan berjalan dengan mengedepankan pembinaan, musyawarah, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap kode etik dan panduan organisasi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *