Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
ParlemenPolitikSulawesi Tengah

Rakor Haji 2027, Dr. Awaluddin Tekankan Kesehatan Jemaah dan Pengawasan OPD

37
×

Rakor Haji 2027, Dr. Awaluddin Tekankan Kesehatan Jemaah dan Pengawasan OPD

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Awaluddin menghadiri Rakor Haji 1448 H/2027 M di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026). (Humas)

Inframenews, Palu
Senin, 26 Oktober 2026

Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Awaluddin, S.Sos., M.P.A., menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam persiapan penyelenggaraan haji 2027.

Hal tersebut disampaikan Awaluddin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Haji 1448 Hijriah/2027 Masehi mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026).

Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulteng, serta instansi terkait.

Awaluddin menegaskan, DPRD Sulteng, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD sesuai bidang tugas dan kewenangannya untuk memastikan persiapan pelayanan jemaah berjalan optimal.

“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD terkait dalam rangka memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik,” ujar Awaluddin.

Ia mendorong pemeriksaan kesehatan calon jemaah dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal persiapan hingga menjelang keberangkatan.

“Kesehatan jemaah menjadi salah satu hal yang paling utama,” katanya.

Menurut Awaluddin, pemeriksaan kesehatan dan pelayanan medis harus direncanakan dengan baik melalui keterlibatan seluruh instansi yang memiliki kewenangan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi penyelenggara haji, dan jajaran Dinas Kesehatan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap instansi menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal, termasuk dalam pemeriksaan kesehatan, pelayanan jemaah, dan dukungan anggaran.

Dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido turut meminta Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota memperkuat pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.

Reny juga mengusulkan perubahan skema pembiayaan penyelenggaraan haji 2027, dari sebelumnya 60 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 40 persen pemerintah kabupaten/kota menjadi 40 persen dan 60 persen.

Usulan tersebut mempertimbangkan cakupan tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap 12 kabupaten dan satu kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota membiayai kebutuhan wilayah masing-masing.

Awaluddin berharap usulan pembiayaan tersebut dibahas bersama agar perencanaan anggaran sesuai ketentuan dan pembagian tanggung jawab masing-masing daerah.

Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong persiapan yang matang sehingga pelayanan calon jemaah haji asal Sulawesi Tengah pada 2027 berlangsung tertib, aman, dan lancar.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *