Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
Kota PaluParlemenPKSPolitikSulawesi Tengah

Kundapil di Tatanga, Wiwik Paparkan Pengawalan Perda

35
×

Kundapil di Tatanga, Wiwik Paparkan Pengawalan Perda

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H. memaparkan fungsi legislasi dan advokasi perda saat Kundapil di Masjid Assyifa SIT Bina Insan, Kelurahan Nunu, Palu (29/10/2026). Bunda Wiwik menegaskan pengawalan ketat Raperda Pendidikan, Perda Pesantren No. 8/2022, hingga Perda Ketahanan Keluarga No. 14/2019 demi perlindungan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan di Sulteng. (Humas)

Inframenews, Palu
Jumat, 30 Oktober 2026

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah memaparkan kerja legislasi serta pengawalan pelaksanaan peraturan daerah saat Kunjungan Daerah Pemilihan di Kecamatan Tatanga, Kamis, 29 Oktober 2026.

Kegiatan kundapil yang dipusatkan di Masjid Assyifa kompleks Sekolah Islam Terpadu Bina Insan, Kelurahan Nunu, tersebut dihadiri ratusan guru, tenaga kependidikan, serta elemen masyarakat setempat.

Bunda Wiwik memaparkan pengawalan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat alokasi pembebasan biaya sekolah menengah bagi warga tidak mampu, beasiswa afirmasi, serta kemitraan SMK dengan industri.

Legislator PKS tersebut turut menegaskan komitmen pengawalan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren guna memperkuat fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang ketahanan keluarga, Bunda Wiwik menguraikan penguatan Perda Nomor 14 Tahun 2019 melalui dorongan anggaran bimbingan pranikah serta pengaktifan Tim Pembina Ketahanan Keluarga di Sulteng.

Selain regulasi pendidikan dan keluarga, Fraksi PKS aktif mendorong penerbitan aturan pelaksana perlindungan masyarakat hukum adat serta tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha di daerah.

Bunda Wiwik menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak berhenti pada pengesahan regulasi, melainkan memastikan tindak lanjut serta dampak manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui forum penyerapan aspirasi ini, DPRD Sulteng berkomitmen terus mengawal kebijakan daerah yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup, perlindungan warga rentan, dan kemajuan pendidikan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *