Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
DaerahKota PaluParlemenPKSPolitikSulawesi Tengah

Bunda Wiwik: Regulasi Harus Memberikan Manfaat

34
×

Bunda Wiwik: Regulasi Harus Memberikan Manfaat

Sebarkan artikel ini
Bunda Wiwik menghadiri Sosialisasi Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang membahas arah pembentukan regulasi daerah dan penghimpunan masukan pemangku kepentingan di Palu Barat.

Inframenews, Palu
Sabtu, 6 November 2026

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, saat Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 di Palu Barat, awal pekan lalu.

Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Sulteng itu dipandu Bapemperda di bawah pimpinan Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA.

Sosialisasi turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, komunitas, serta sejumlah anggota DPRD Sulteng.

Menurut Bunda Wiwik, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai arah pembentukan regulasi daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Ia menegaskan, peraturan daerah harus memberikan perlindungan hukum dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

“Masyarakat butuh aturan yang memberikan mereka jaminan dan rasa aman, sehingga bisa berkarya dan beraktivitas. Bukan aturan yang justru mengekang bahkan menindas,” katanya.

Sementara itu, materi sosialisasi mencakup Program Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 yang disampaikan Mahfud Masuara, S.H., serta Analisis Kebutuhan Perda oleh Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Asri Lasatu, S.H., M.H.

Propemperda 2027 memuat delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar daftar kumulatif terbuka, terdiri atas lima prakarsa DPRD dan tiga prakarsa pemerintah daerah.

Selain itu, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD 2027, dan Pertanggungjawaban APBD 2026.

Delapan Ranperda tersebut mencakup bidang kesehatan, perlindungan kekayaan intelektual, pertanian, pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bantuan hukum, perlindungan masyarakat dan keluarga, serta perubahan aturan perangkat daerah dan pendapatan asli daerah.

Dalam forum tersebut, peserta turut menyampaikan masukan mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha muda.

Perwakilan BRIDA Sulteng juga memaparkan upaya fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual, termasuk bagi produk unggulan daerah seperti Durian Volcano.

Berbagai masukan tersebut diharapkan memperkaya penyusunan regulasi agar lebih partisipatif, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *