Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
Kota PaluParlemenPKSPolitikSulawesi Tengah

Raperda Jalan Umum Disahkan, Takwin: Penting untuk Rakyat

37
×

Raperda Jalan Umum Disahkan, Takwin: Penting untuk Rakyat

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Sulteng Takwin meminta pemerintah memastikan hak pekerja terdampak PHK PT GNI di Morowali Utara terpenuhi, Senin (10/8/2026).

Inframenews, Palu
Jumat, 18 September 2026

DPRD Sulawesi Tengah mendorong pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan perkebunan demi kepentingan masyarakat.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan.

Anggota Komisi III DPRD Sulteng dari Fraksi PKS, Takwin S.Sos.I, menilai regulasi tersebut penting untuk memastikan penggunaan jalan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Takwin juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran lalu lintas serta keberlanjutan infrastruktur jalan.

Menurut anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi tersebut, regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian penggunaan jalan umum maupun jalan khusus.

Sebelumnya, Raperda tersebut telah melalui proses penyempurnaan berdasarkan fasilitasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Penyempurnaan mencakup konsideran, dasar hukum, pengaturan jalan umum, pembagian kelas jalan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

“Salah satu substansi yang diperkuat adalah penyelenggaraan jalan umum yang diarahkan untuk mendukung pusat-pusat produksi dan menghubungkannya dengan daerah pemasaran,” ujar Takwin mengutip laporan hasil fasilitasi.

Menurutnya, regulasi juga menegaskan penyelenggaraan jalan umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kelas Jalan Disesuaikan

Pembagian kelas jalan dalam Raperda disesuaikan dengan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung jalan, serta dimensi kendaraan bermotor.

Pengaturan tersebut juga mempertimbangkan lalu lintas harian rata-rata dan persentase kendaraan niaga.

Aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

Pengawasan mencakup pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan sebelum izin pengoperasian diberikan untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

Jalan khusus yang digunakan secara terbatas oleh umum juga diwajibkan memiliki perlengkapan jalan sesuai standar.

Perlengkapan tersebut antara lain rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pengawasan Diperkuat

Pengawasan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil pertambangan dan perkebunan akan dilaksanakan dinas serta perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Ketentuan tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengawasan.

Raperda turut mengakomodasi masa transisi bagi perusahaan yang masih menggunakan jalan umum.

Perusahaan dapat diminta memberikan kontribusi atau jaminan pemeliharaan jalan sebagai kompensasi atas percepatan penurunan kualitas infrastruktur.

Takwin menegaskan pengaturan tersebut perlu dipandang sebagai upaya membangun keseimbangan antara aktivitas produksi dan kepentingan publik.

Menurutnya, pemanfaatan infrastruktur jalan harus berlangsung secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

“Dengan penyempurnaan tersebut, Raperda diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan di Sulawesi Tengah,” tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *