Inframenews.id, Parigi – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti ketidakjelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga kini belum dilantik dan belum menerima SK pengangkatan.
Anggota Fraksi PKB, Chandra Setiawan, mengungkapkan persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan berdampak pada nasib PPPK Paruh Waktu yang bekerja tanpa kejelasan administrasi maupun status hukum.
“Ini bukan sekadar soal gaji atau insentif, tapi tentang kepastian status. PPPK Paruh Waktu seharusnya dilantik dan menerima SK sebagaimana PPPK penuh waktu. Sampai hari ini belum ada kepastian,” ucap Chandra dalam rapat paripurna, Senin (12/1/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Parigi Moutong di Jl. Jalur II, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi.
Chandra menambahkan aspirasi serupa kerap masuk ke Komisi I DPRD, sehingga pihaknya meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Daerah, khususnya Wakil Bupati Parigi Moutong, terkait waktu penerbitan SK.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu.
“Bupati telah menyampaikan agar PPPK Paruh Waktu segera di-SK-kan supaya mereka memiliki status yang jelas,” ujar Abdul Sahid.
Namun, Chandra menilai jawaban tersebut belum memberi kepastian konkret terkait waktu pengangkatan.
“Kata secepatnya itu tidak punya batas. Kami berharap ada target yang jelas, apakah bulan ini atau minggu depan, agar tidak terjadi multitafsir dan bisa kami kawal,” tegasnya.
Wakil Bupati menjelaskan keputusan final ada pada Bupati dan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Saya akan mendorong dan berkoordinasi. Insyaallah minggu ini saya akan sampaikan langsung ke Bupati agar persoalan ini bisa dituntaskan,” kata Abdul Sahid.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budiantio, menyarankan agar DPRD menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat dengan menghadirkan dinas teknis.
“Kita punya alat kelengkapan untuk mengundang dinas terkait agar masalah ini dilaporkan secara terbuka dan jelas,” ujar politisi Partai NasDem itu.
Editor : Ahmad Tamsil
