INFRAMENEWS.ID, Parimo – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (22/12/2025).
Rapat TKPKD secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, tenaga ahli penyusun RPJMD 2025–2029, pimpinan perbankan wilayah Parigi Moutong, tokoh masyarakat, organisasi wanita, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abdul Sahid menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus berdampak langsung terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen atau 74.570 jiwa pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen atau 71.880 jiwa. Kendati demikian, Kabupaten Parigi Moutong masih berada pada peringkat ketiga tertinggi persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.
Wakil Bupati menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan percepatan, inovasi, serta keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan secara terintegrasi. Intervensi program, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masyarakat agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Tim TKPKD diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, serta administrasi kependudukan, guna merumuskan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
