Inframenews, Nasional
Kamis, 12 November 2026
Pemerintah menargetkan 7,54 juta pekerja sektor formal menerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket Stimulus Ekonomi 2027 yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Mengutip Bisnis.com, insentif ini menyasar pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor usaha, dari sebelumnya yang diprioritaskan pada sektor padat karya dan pariwisata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mayoritas calon penerima insentif tersebut berasal dari pekerja sektor formal.
Pemerintah merencanakan pemberian fasilitas ini selama Januari hingga Desember 2027.
Namun, rincian teknis pelaksanaannya masih dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan.
Pembahasan juga mencakup perhitungan dampak kebijakan terhadap penerimaan negara.
Meski diperluas ke seluruh sektor, pemerintah tetap menetapkan sektor prioritas, terutama industri alas kaki, tekstil dan produk tekstil, elektronik, serta pariwisata.
Airlangga menyebut insentif PPh 21 DTP menjadi salah satu bentuk dukungan bagi kelas menengah.
Sementara itu, pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan disiapkan bantuan melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dalam skema yang disampaikan, BSU sebesar Rp900.000 diberikan untuk periode tiga bulan pada kuartal IV/2026.
Delapan Stimulus Ekonomi Disiapkan pada 2027
Selain insentif PPh 21 DTP, pemerintah merencanakan sejumlah program lain dalam paket Stimulus Ekonomi 2027.
Berikut delapan program yang masuk dalam daftar rencana pemerintah:
- Program Magang Nasional: Menargetkan 150.000 pencari kerja dan lulusan baru mulai April 2027.
- Program Vokasi Nasional: Menjangkau 300.000 peserta selama Januari hingga Desember 2027.
- Tambahan manfaat JKP: Penambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
- Kenaikan PTKP: Penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dari ketentuan saat ini sebesar Rp54 juta per tahun.
- Perluasan fasilitas PPN: Perluasan pembebasan pungutan PPN untuk industri perhiasan dan konsumen logam mulia.
- Relaksasi iuran JKK dan JKM: Diskon iuran sebesar 50 persen bagi pekerja bukan penerima upah.
- PPN DTP perumahan: Perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk sektor perumahan.
- KPR bersubsidi: Penyediaan fasilitas kredit perumahan bersubsidi dengan bunga tetap sebesar 6 persen.
Berbagai program tersebut masih merupakan rencana stimulus pemerintah untuk 2027.
Sejumlah ketentuan teknis, termasuk rincian penerima dan mekanisme pelaksanaan, masih menunggu pembahasan lebih lanjut.(*)













