Inframenews.id, Parigi Moutong – Rabu, 4 Februari 2026
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah terpencil dalam program listrik masuk sekolah guna mendukung percepatan digitalisasi pendidikan.
Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional hasil kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki akses terhadap layanan listrik.
Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan sekolah yang berada di daerah terpencil menjadi sasaran utama karena masih terdapat satuan pendidikan yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
“Program ini memang ditujukan untuk semua sekolah, tetapi prioritasnya jelas pada daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau layanan listrik,” ujar Ibrahim saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi syarat mendasar dalam mendukung penerapan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah.
Tanpa dukungan listrik, berbagai perangkat penunjang pendidikan digital seperti komputer, jaringan internet, hingga media pembelajaran elektronik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Digitalisasi tidak mungkin berjalan tanpa listrik. Listrik inilah yang mengaktifkan semua perangkat pendukung pembelajaran,” katanya.
Ibrahim menjelaskan, pemerintah daerah hanya berperan sebagai penerima manfaat program. Sementara pelaksanaan teknis sepenuhnya menjadi kewenangan PLN bersama Kemendikdasmen.
Pada tahun sebelumnya, program listrik masuk sekolah telah direalisasikan di 17 sekolah di Kabupaten Parigi Moutong.
Jumlah tersebut terdiri atas satu Taman Kanak-Kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), dan lima Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sementara untuk tahun 2026, pihaknya masih menunggu kepastian jumlah sekolah yang akan menerima program berdasarkan hasil verifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh pemerintah pusat.
“Jumlah sekolah yang akan menerima program tahun ini masih menunggu hasil verifikasi pusat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan serta cakupan program sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang dimiliki PLN sebagai pelaksana teknis.
Karena itu, sekolah yang belum memiliki akses listrik diminta aktif memperbarui data kondisi sekolah melalui sistem Dapodik.
“Sekolah yang belum memiliki listrik wajib menginput kondisinya di Dapodik. Data itu yang kemudian dilaporkan Kemendikdasmen ke PLN untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.
