Inframenews.id, Parigi Moutong
Selasa, 24 Februari 2026
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai melakukan asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2027 guna memastikan keselarasan program prioritas, target kinerja, dan penganggaran.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kebijakan rasionalisasi anggaran agar setiap program yang direncanakan OPD memiliki arah pembangunan yang jelas dan didukung alokasi anggaran yang terukur.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara, mengatakan penyusunan Renja harus terintegrasi dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2027.
“Renja harus bersinergi dengan Renstra OPD 2027. Rancangan awal Renja ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, proses asistensi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, mulai dari Bab I hingga Bab V.
Menurutnya, tahapan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap program memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja dan dukungan anggaran.
Karena itu, seluruh OPD diminta menyusun rincian belanja hingga tingkat subkegiatan agar hubungan antara program prioritas, indikator kinerja, dan penganggaran dapat berjalan selaras.
“Kita minta rincian belanja sampai subkegiatan supaya konek antara program prioritas, penganggaran, dan indikator kinerja. Apalagi saat ini ada rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Setelah penyusunan Renja selesai, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat rincian belanja secara lebih detail.
Dokumen tersebut selanjutnya akan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat sebelum ditetapkan.
Melalui asistensi ini, Bappelitbangda menargetkan dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2027 tersusun lebih terintegrasi, berbasis kinerja, serta mampu menjawab prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, kita ingin memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” pungkas Nyoman.
