Inframenews.id, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, menyusul mencuatnya isu dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati, sejumlah kepala OPD terkait, serta awak media itu berlangsung terbuka dan konstruktif selama kurang lebih dua jam.
Diskusi tersebut menjadi ruang dialog untuk merespons keresahan publik terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, menyampaikan bahwa isu semacam ini perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Jika tidak segera diluruskan, isu seperti ini dapat merusak kepercayaan publik dan memengaruhi semangat masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan integritas aparatur.
Ia menyatakan, sejak awal kepemimpinannya telah menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik transaksional dalam pengisian jabatan.
“Tidak boleh ada satu rupiah pun dalam pengisian jabatan. Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Bupati telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh dan profesional guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal jalannya pemerintahan, termasuk media dan organisasi masyarakat, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Lebih lanjut, Pemkab Parigi Moutong mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah pasca-pilkada dengan mengedepankan persatuan dan kolaborasi.
Pemerintah daerah juga membuka ruang komunikasi secara berkala sebagai bagian dari upaya evaluasi dan transparansi kinerja pemerintahan.
Melalui langkah ini, Pemkab Parigi Moutong berharap isu yang berkembang dapat ditangani secara objektif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
