Inframe News, Banggai
Sabtu, 25 Juli 2026
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Banggai Bersaudara, Sri Atun, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Kedua Masa Jabatan 2024–2029 di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.
Kegiatan reses yang berlangsung pada medio pekan lalu itu dihadiri masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta berbagai unsur lainnya yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan kepada wakil rakyat.
Dalam dialog bersama warga, aspirasi yang disampaikan masih didominasi usulan pembangunan fisik, seperti peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan fasilitas umum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dinilai dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Sri Atun mengatakan reses merupakan kewajiban konstitusional setiap anggota DPRD yang dilaksanakan di luar agenda persidangan sebagai sarana bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional anggota DPRD kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga sehingga dapat diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah,” ujar Sri Atun.
Ia menegaskan seluruh aspirasi yang diterima akan didokumentasikan dan dikaji sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
Menurutnya, komunikasi yang terjalin melalui kegiatan reses menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sri Atun berharap aspirasi yang disampaikan warga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banggai.
Reses merupakan salah satu fungsi DPRD dalam menjalankan tugas representasi rakyat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.(*)
