Inframenews, Parigi
Rabu, 5 Agustus 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat pengendalian inflasi dengan memastikan stabilitas pasokan, harga kebutuhan masyarakat, serta dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (4/8/2026).
Rakor diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta jajaran Polres Parigi Moutong di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Rakor menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya ketersediaan pasokan dan harga kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor, pemerintah daerah diminta mencermati perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis di wilayah masing-masing.
Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta antisipasi faktor pemicu kenaikan harga.
Kepala BSKDN menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau.
Sinergi lintas sektor juga dinilai penting melalui keterlibatan OPD terkait, Inspektorat, dan unsur kepolisian dalam memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif.
Selain pengendalian inflasi, rakor membahas rekomendasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda nasional.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota didorong memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Program tersebut juga dinilai berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah melalui aktivitas pembangunan, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan perputaran ekonomi masyarakat.
Pembangunan hunian turut menggerakkan berbagai sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan bahan bangunan dan jasa konstruksi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui perangkat daerah terkait diharapkan menindaklanjuti rekomendasi rakor sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Pemkab Parigi Moutong juga berkomitmen memperkuat pemantauan harga dan pasokan serta mengambil langkah antisipatif ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan distribusi.
Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan membuat pengendalian inflasi lebih terarah serta menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.(*)
