Inframenews, Jakarta
Jumat, 21 Agustus 2026
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah bersama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulteng berkonsultasi dengan Banggar DPR RI membahas percepatan penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan berlangsung di Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026), dengan fokus salah satunya pada DBH yang masih kurang salur kepada Sulawesi Tengah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng Arnila H. Moh. Ali dan Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, SH, serta didampingi Gubernur Sulteng dan jajaran OPD terkait.
Rombongan diterima Wakil Ketua Banggar DPR RI H. Muhidin M. Said, SE., MBA, bersama Anggota Komisi V DPR RI Drs. Hamka Baco Kady, MS.
Dalam konsultasi tersebut, Pemprov dan DPRD Sulteng menyampaikan kondisi alokasi DBH yang dinilai masih terbatas pada tahun berjalan.
Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai sejumlah program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur.
Bahas Kurang Salur DBH 2023–2024
Pembahasan diarahkan pada formulasi penanganan kurang salur atau kurang bayar DBH nasional tahun 2023–2024.
Skema pembagian DBH antara daerah penghasil dan daerah lainnya turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah dan DPRD Sulteng turut membahas mekanisme pembayaran transisi sambil menunggu regulasi terbaru.
Skema tersebut diharapkan dapat menjaga likuiditas fiskal daerah tanpa memperlebar defisit negara secara berlebihan dan tetap mengacu pada ketentuan UU APBN.
DBH Hilirisasi Jadi Perhatian
Pembahasan DBH mineral dan royalti hasil hilirisasi menjadi penting bagi Sulawesi Tengah karena sektor sumber daya alam memiliki peran besar terhadap perekonomian daerah.
Aktivitas pertambangan dan hilirisasi juga membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Melalui konsultasi dengan Banggar DPR RI, DPRD dan Pemprov Sulteng berharap persoalan kurang salur DBH dapat segera memperoleh solusi konkret.
Sinergi pemerintah daerah dan parlemen pusat diharapkan mampu mempercepat penyelesaian kewajiban DBH sekaligus memperkuat ruang fiskal Sulawesi Tengah.(*)
