Inframenews, Parigi Moutong
Rabu, 16 September 2026
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase memimpin rapat persiapan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Kabupaten Parigi Moutong.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026), dengan membahas sejumlah tahapan pembentukan PERUMDA.
Pembahasan utama mencakup pedoman seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris serta calon jajaran Direksi PERUMDA.
Rapat dihadiri Sekda Zulfinasran, Kepala BPKAD Yusrin Usman, Asisten II Aswini Dimple, dan Inspektur Daerah Moh. Sakti A. Lasimpala.
Turut hadir Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Moko Ariyanto, Plt Kepala BKPSDM Aktorismo Kay, serta tenaga ahli Pemkab Parigi Moutong.
Erwin menegaskan seluruh tahapan pembentukan PERUMDA harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kesesuaian aturan diperlukan untuk menghindari persoalan hukum dalam pelaksanaan PERUMDA di kemudian hari.
“Tidak ada masalah sepanjang seluruh tahapan dan persyaratan telah sesuai dengan aturan, termasuk Perda yang mengatur hal ini,” ujar Erwin.
Ia juga meminta pemerintah daerah memeriksa kembali kemungkinan adanya regulasi terbaru yang berkaitan dengan pembentukan PERUMDA.
Selain aspek regulasi, rapat membahas kesiapan gedung perkantoran dan penyusunan rencana anggaran penghasilan pengurus serta pegawai.
Kebutuhan sarana prasarana dan staf yang akan diperbantukan di lingkungan PERUMDA juga menjadi bagian dari pembahasan.
Terkait pelantikan pengurus, Erwin menyampaikan waktunya akan disesuaikan dengan kesiapan dokumen dan kondisi anggaran.
Penyesuaian tersebut diperlukan karena pembahasan APBD tahun berjalan telah memasuki tahap akhir.
Erwin berharap pembentukan PERUMDA dapat segera direalisasikan karena dinilai dibutuhkan untuk mengelola potensi sumber daya alam Parigi Moutong.
PERUMDA nantinya diharapkan dapat bekerja sama dengan investor serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
Setelah proses seleksi selesai, calon pengurus yang terpilih akan diminta memaparkan rencana kerja dan strategi pengelolaan PERUMDA kepada pemerintah daerah.(*)
