Inframenews, Parigi Moutong
Selasa, 6 Oktober 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendukung penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya.
Dukungan tersebut disampaikan dalam FGD penyusunan dokumen rencana teknis yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
Sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adrudin Nur.
Kegiatan tersebut diselenggarakan LPPM Universitas Hasanuddin Makassar bersama Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
FGD turut dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi RI, tim penyusun Unhas, lembaga ekonomi, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait.
Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, serta konsultasi dengan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan kawasan transmigrasi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh.
Pengembangan tersebut mencakup produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil, pembiayaan, distribusi, hingga akses pasar.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” ujar Bupati.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan pengolahan hasil.
Namun, pengembangan kawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk akses menuju sentra produksi, infrastruktur, pascapanen, kelembagaan, pembiayaan, serta jaminan kualitas dan akses pasar.
Karena itu, FGD diharapkan menjadi wadah verifikasi data, penentuan komoditas unggulan, serta penyusunan arah pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
Bupati meminta setiap rencana disusun secara spesifik, terukur, dan berbasis pasar dengan memperhatikan standar mutu serta kontinuitas pasokan.
Aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi harga, logistik, kebutuhan pembeli, dan kesiapan penyerapan hasil produksi.
Ia juga meminta adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Dokumen akhir diharapkan bersifat operasional, realistis, dan dapat ditindaklanjuti melalui matriks program, indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik.
Hasil FGD diharapkan menjadi dasar penetapan langkah pembangunan yang tepat agar potensi kawasan dapat dikelola secara berkelanjutan.
Pengembangan tersebut ditujukan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi di Parigi Moutong.(*)
