Inframenews, Palu
Senin, 26 Oktober 2026
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E., menegaskan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Hidayat saat mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam diskusi publik implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Sulteng melalui Panitia Santri Future Festival 2026 itu dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
Diskusi tersebut mengangkat tema “Memperkuat Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022: Membangun Tata Kelola Fasilitasi Pesantren yang Terukur, Transparan, dan Berkelanjutan.”
Hidayat mengatakan, Perda Nomor 8 Tahun 2022 merupakan landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren di Sulawesi Tengah.
“Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini harus kita dorong agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pesantren di Sulawesi Tengah,” ujar Hidayat.
Ia menekankan, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan perencanaan program yang jelas, mekanisme fasilitasi yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan agar dukungan pemerintah sesuai kebutuhan pesantren.
Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama dalam setiap program fasilitasi.
“Setiap program fasilitasi perlu memiliki indikator yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang terbuka, serta evaluasi yang terukur,” tegasnya.
Hidayat juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi keagamaan, dan pengelola pesantren agar pelaksanaan perda berjalan konsisten.
Ia menilai masukan dari kalangan pesantren penting untuk memastikan kebijakan fasilitasi menjawab kebutuhan di lapangan, terutama dalam mendukung pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan pembangunan sumber daya manusia.
Hidayat berharap diskusi publik tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan.
“DPRD tentu mendorong agar implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 semakin baik, sehingga fasilitasi pesantren di Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan,” tutupnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua PW ISNU Sulteng, Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H., Ketua PW Nahdlatul Ulama Sulteng, Ahmad Syukri, para narasumber, peserta, dan tamu undangan.(*)













