Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
HeadlineNasional

Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Raup Rp15 Triliun per Tahun

98
×

Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Raup Rp15 Triliun per Tahun

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi aktivitas pertambangan emas dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Inframenews, Nasional
Jumat, 13 November 2026

Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan tambang emas ilegal yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin.

Tambang tersebut diperkirakan menghasilkan 500 kilogram emas setiap bulan atau sekitar enam ton dalam setahun.

Mengutip CilacapUpdate.com, Prabowo menyampaikan pengungkapan tersebut saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut nilai produksi emas dari aktivitas pertambangan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun.

Menurut Presiden, kegiatan pertambangan itu tidak dilengkapi izin dan tidak memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak maupun royalti.

Prabowo menilai praktik tersebut menyebabkan kekayaan alam Indonesia tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia kemudian membandingkan nilai produksi emas tersebut dengan kebutuhan anggaran pembangunan dan renovasi sekolah.

Menurut perhitungannya, biaya renovasi satu sekolah rata-rata mencapai Rp1 miliar.

Dengan nilai Rp15 triliun, dana tersebut diperkirakan dapat membiayai renovasi hingga 15.000 sekolah.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal meskipun menghadapi kritik dan hujatan.

Ia menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan demi membela kepentingan rakyat dan menyelamatkan kekayaan negara.

Prabowo Sebut Ada 1.063 Titik Tambang Ilegal

Selain mengungkap tambang emas yang diperkirakan menghasilkan enam ton per tahun, Prabowo juga menyebut adanya 1.063 titik tambang ilegal di berbagai daerah Indonesia.

Aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut dilaporkan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Persoalan ribuan titik tambang ilegal itu sebelumnya juga disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2025.

Pemerintah menjadikan penertiban pertambangan tanpa izin sebagai bagian dari upaya menyelamatkan kekayaan negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menempatkan penataan kegiatan pertambangan ilegal sebagai agenda untuk mencegah kerugian negara.

Penertiban tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan perizinan.

Pemerintah juga didorong mengoptimalkan penerimaan pajak dan royalti sektor pertambangan untuk mendukung pembangunan serta kepentingan masyarakat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *