Inframenews.id, Palu – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH, menyoroti pentingnya kesamaan definisi kemiskinan dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), yang menyinggung sulitnya penurunan angka kemiskinan akibat perbedaan indikator antarinstansi.
Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, menilai apa yang disampaikan gubernur merupakan gambaran nyata kondisi di lapangan. Menurutnya, perbedaan persepsi antarinstansi terkait indikator kemiskinan menjadi salah satu kendala utama.
“Kita perlu kesamaan persepsi dan definisi tentang kemiskinan. Setelah itu, baru kita rumuskan bersama indikator-indikatornya. Siapa yang masuk kategori miskin dan bagaimana ukurannya harus jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini setiap instansi memiliki pendekatan masing-masing dalam menentukan kategori masyarakat miskin. Misalnya, instansi perumahan menilai dari kondisi tempat tinggal, sementara sektor lain melihat dari aspek keluarga, pendidikan, hingga sosial.
“Perbedaan ini membuat data menjadi tidak seragam. Bahkan di tingkat kelurahan pun bisa berbeda-beda definisinya,” tambahnya.
Menurut Bunda Wiwik, wacana penyatuan definisi kemiskinan sebenarnya bukan hal baru. Ia mengaku telah mendorong hal tersebut sejak masih menjadi anggota DPRD Kota Palu.
Karena itu, ia mendukung langkah Gubernur Sulawesi Tengah yang ingin menyatukan persepsi seluruh pihak. Ia juga mendorong agar segera dilakukan pertemuan lintas instansi untuk merumuskan definisi yang sama.
“Pak Gubernur perlu mengundang semua instansi terkait, termasuk BPS dan DPRD, untuk duduk bersama. Kita rumuskan satu definisi kemiskinan agar ada kesamaan cara pandang,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Berani Harmoni, yang menekankan sinergi antar pemangku kepentingan.
