Inframenews.id, Palu – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu dan terarah agar lebih efektif menekan angka kemiskinan di daerah.
Menurutnya, persoalan kemiskinan masih menjadi isu klasik yang hingga kini membutuhkan solusi komprehensif. Salah satu kendala utama, kata dia, adalah belum adanya kesamaan persepsi dalam mendefinisikan siapa dan apa yang dimaksud dengan masyarakat miskin.
“Semua stakeholder yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan perlu merumuskan definisi yang sama beserta indikatornya,” ujar Bunda Wiwik, Rabu (1 April 2026).
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan terpadu berbasis keluarga miskin.
Bunda Wiwik juga menekankan pentingnya integrasi program lintas sektor, mulai dari perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Ia menilai, sinergi program tersebut akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.
Ia turut mendorong peningkatan skala program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target yang jelas dan terukur setiap tahun, serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya optimalisasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang divalidasi hingga tingkat desa dan kelurahan guna memastikan ketepatan sasaran program.
“Data yang akurat sangat penting agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bunda Wiwik menilai pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan juga harus menjadi prioritas, terutama akses jalan desa, listrik, dan jaringan internet sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pemerintah juga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan wirausaha baru, serta kemitraan dengan sektor swasta,” tambahnya.
Di akhir, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan dengan indikator yang terukur dan berbasis hasil.
