Inframenews.id, Palu – Kamis, 16 April 2026
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik praktis dalam kegiatan talk show yang digelar Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut mengangkat tema terkait dampak pemisahan pemilu sebagaimana keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi, serta peluang dan tantangan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik.
Dalam paparannya, Bunda Wiwik menekankan bahwa pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang sehat. Menurutnya, pendidikan politik bukan sekadar memberikan informasi tentang pemilu, tetapi membentuk cara berpikir, sikap, dan karakter dalam kehidupan bernegara.
“Peran pendidikan politik bukan sekadar memberi tahu tentang pemilu, tetapi membentuk cara berpikir, sikap, dan karakter dalam bernegara. Ia adalah jantung dari demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendidikan politik bertujuan membangun kesadaran masyarakat sebagai warga negara agar memahami makna penting dari setiap pilihan dalam pemilu.
Selain itu, pendidikan politik juga dinilai mampu melahirkan pemilih yang cerdas dan kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, pencitraan berlebihan, maupun janji-janji kosong dari para kandidat.
Bunda Wiwik juga menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai benteng terhadap praktik pragmatisme politik yang masih kerap terjadi di masyarakat.
Menurutnya, dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mengedepankan kepentingan jangka panjang dibandingkan keuntungan sesaat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendidikan politik juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih sehat, tidak hanya dalam pemilu, tetapi juga dalam proses pengawasan dan penyampaian aspirasi.
Dalam konteks perempuan, pendidikan politik dinilai sangat penting untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemimpin.
“Dengan pendidikan politik, perempuan memiliki keberanian, pengetahuan, dan kapasitas untuk terlibat. Ini penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mewakili seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama karena belum merata dan belum berkelanjutan.
Menurutnya, pendidikan politik seharusnya tidak hanya hadir menjelang pemilu, tetapi menjadi proses yang terus berlangsung di berbagai ruang kehidupan, mulai dari sekolah, keluarga, hingga media sosial.
“Jika kita ingin politik yang bersih, adil, dan bermartabat, maka investasi terbesarnya adalah pendidikan politik. Karena pemilu yang baik lahir dari rakyat yang paham,” pungkasnya.
