Inframenews, Parigi Moutong
Jumat, 2 Oktober 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Yayasan IPAS Indonesia memperkuat sinergi untuk menekan angka kematian ibu dan anak melalui rencana aksi daerah.
Pembahasan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA berlangsung di Bappelitbangda, Kamis (1/10/2026).
Parigi Moutong dipilih BAPPENAS dan Kementerian Kesehatan sebagai lokasi percontohan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Sulawesi Tengah.
Pemilihan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta urgensi penanganan kasus kematian ibu dan anak di daerah.
Sepanjang 2025, Parigi Moutong mencatat 10 kasus kematian ibu dan 70 kasus kematian bayi baru lahir.
Eklamsia menjadi penyebab utama kematian ibu, sedangkan gangguan respirasi dan kardiovaskular mendominasi penyebab kematian anak.
Tantangan tersebut diperberat tingginya angka perkawinan anak yang mencapai 13,49 persen pada 2024.
Selain itu, cakupan pemeriksaan kehamilan ANC enam kali baru mencapai 44,25 persen, ditambah keterbatasan akses sanitasi dan air minum layak.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., menegaskan RAD KIA periode 2027–2031 tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas.
Menurutnya, setiap indikator dalam RAD harus jelas dan dapat diterapkan oleh perangkat daerah sesuai tugas masing-masing.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” ujar Irwan.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pendekatan dengan tidak menyalahkan masyarakat atau komunitas atas persoalan kesehatan.
Menurut Irwan, pemerintah daerah harus berinovasi untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil.
Penyusunan rencana aksi akan menggunakan analisis data berdasarkan karakteristik wilayah Selatan, Tengah, dan Utara Parigi Moutong.
Proses tersebut juga melibatkan masyarakat melalui lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau FGD dari tingkat desa hingga kabupaten.
Pemkab Parigi Moutong bersama IPAS Indonesia juga mengawal integrasi program KIA ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2027.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan pendekatan partisipatif diperlukan untuk membangun rasa kepemilikan bersama lintas sektor.
“Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” jelas Nur Safitri.
Sebagai wadah pelaksanaan, Pemkab Parigi Moutong telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA).
Tim tersebut akan mengoordinasikan program lintas perangkat daerah, melakukan pemantauan pertengahan tahun, serta mengevaluasi capaian tahunan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun pelayanan kesehatan yang responsif, tepat sasaran, dan berbasis bukti.(*)
