Inframenews, Palu
Kamis, 8 Oktober 2026
Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah meminta APBD 2027 diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga membangun manusia dan memperkuat ketahanan keluarga.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah dalam rapat paripurna, Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut mengagendakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Sulawesi Tengah 2027.
“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” ujar Bunda Wiwik.
Menurutnya, ketahanan keluarga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam arah kebijakan anggaran daerah.
Fraksi PKS meminta program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan.
Dorong Anggaran Berbasis Kinerja
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja.
Setiap program diminta memiliki target, indikator, dan hasil yang terukur agar manfaatnya bagi masyarakat dapat dievaluasi.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Dorong Kemandirian Fiskal
Pada aspek pendapatan, Fraksi PKS mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Upaya meningkatkan PAD dinilai perlu dilakukan secara sehat dan adil tanpa membebani masyarakat.
Fraksi PKS juga menilai kebijakan pendapatan harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak
Pada sektor ekonomi, APBD diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Fraksi PKS juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat secara nyata.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Fraksi PKS, tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Penekanan tersebut menjadi dasar sikap Fraksi PKS dalam pembahasan RAPBD 2027.
Pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan penguatan ekonomi masyarakat ditempatkan sebagai perhatian utama dalam arah kebijakan anggaran daerah.
Bunda Wiwik juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah dan Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Sulawesi Tengah.(*)
