Inframenews, Palu
Rabu, 14 Oktober 2026
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis agar pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan semata.
Masukan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa, 13 Oktober 2026.
Bunda Wiwik menekankan pemerataan akses fasilitas serta tenaga kesehatan harus menjangkau secara adil hingga ke wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut mendorong perencanaan kebutuhan tenaga medis di daerah dirancang matang, termasuk kejelasan pemberian insentif khusus bagi Nakes.
Ia menyebut penyempurnaan Ranperda Kesehatan merupakan momentum strategis untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan secara merata di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng dari Fraksi PKS, Sri Atun, menegaskan pentingnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di daerah pelosok.
Masukan dari kedua legislator tersebut menempatkan ketersediaan Nakes dan fasilitas memadai sebagai kunci utama dalam memperkecil kesenjangan pelayanan kesehatan antarwilayah.
Melalui Ranperda inisiatif Komisi IV ini, DPRD Sulteng berkomitmen memastikan masyarakat di luar kawasan perkotaan memperoleh penanganan medis yang sama memadainya.(*)
