Inframenews.id, Parigi – Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PAN, Husen Marjengi menilai hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap APBD 2026 bukan sekadar catatan administratif, melainkan alarm yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna terkait laporan Badan Anggaran (Banggar) atas penyesuaian hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (12/01/2026).
Husen menyebut isi evaluasi tersebut perlu dipandang sebagai bahan koreksi demi penyempurnaan pelaksanaan APBD.
“Ini menjadi warning bagi pemerintah daerah,” tegasnya dalam forum.
Menurut Ketua Fraksi PAN itu, penyusunan APBD berpotensi kembali terlambat jika koordinasi antara eksekutif dan legislatif tidak dibenahi.
Ia menekankan pentingnya membangun harmonisasi dan komunikasi dua arah sebagai kunci percepatan pembahasan anggaran.
“Kalau APBD mau tepat waktu dan tepat sasaran, pemerintah harus membangun harmonisasi dengan DPRD. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Husen juga menegaskan bahwa APBD adalah instrumen kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga pembahasannya tidak boleh diwarnai perdebatan yang memecah fokus.
Ia menilai semua pihak seharusnya mendorong solusi, bukan saling menyalahkan.
Selain itu, Husen mengingatkan agar pernyataan publik yang disampaikan pejabat tidak bertentangan dengan kondisi faktual, karena hal semacam itu berpotensi mengganggu proses penganggaran.
Ia menambahkan bahwa pengusulan program, baik lewat DPRD maupun pemerintah daerah, sama-sama sah sepanjang berpihak kepada masyarakat dan bersifat prioritas.
Di akhir penyampaiannya, Husen mengajak seluruh unsur, termasuk Forkopimda, untuk memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan kerja bersama, ia optimistis pelaksanaan APBD ke depan dapat lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Parigi Moutong.
Editor : Ahmad Tamsil
