Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
HeadlineHukumHukum KriminalNasional

Benny K Harman Desak Polri Usut Dalang Penyadapan Presiden

33
×

Benny K Harman Desak Polri Usut Dalang Penyadapan Presiden

Sebarkan artikel ini
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta Selatan, Jumat (7/8). Foto: Dok. Istimewa

Inframenews, Jakarta
Kamis, 5 November 2026

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, meminta Polri mengusut pihak yang diduga memerintahkan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto saat Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat Kapolri.

Melansir dari Republika, Benny menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan aktivitas Istana bukan perkara biasa karena Kapolri merupakan bagian dari institusi yang berada di bawah Presiden.

“Bayangkan Presiden dan Istana disadap? Dan yang menyadap itu adalah anak buahnya, Kapolri. Enggak masuk akal, iya kan?” kata Benny di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Politikus Partai Demokrat tersebut menduga tindakan itu memiliki motif politik dan berkaitan dengan kepentingan kekuasaan.

Menurut Benny, penyidik tidak cukup hanya memeriksa pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa pemberi perintah.

“Kapolri menyadap Presiden dan Istana itu harus diselidiki lebih lanjut atas perintah siapa. Tidak mungkin ini inisiatif pribadi instruksinya,” ujarnya.

Benny juga meminta penyidik memeriksa seluruh hasil penyadapan untuk mengetahui informasi yang dikumpulkan serta pihak yang menerima laporan tersebut.

“Harus ditanya, harus diperiksa yang dia sadap selama ini apa saja dan dilaporkan ke mana?” katanya.

Ia menegaskan, penanganan perkara harus dilakukan secara transparan agar motif dan pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.

Salah satu tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.

Penyidik juga masih memeriksa satu orang lainnya yang berstatus sebagai saksi.

Bareskrim menduga penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, serta kalangan pengusaha.

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik.

Ancaman hukuman dalam pasal-pasal yang diterapkan mencapai maksimal 10 tahun penjara.

Hingga kini, penyidikan masih berlanjut untuk mendalami peran masing-masing pihak, termasuk dugaan penghapusan data dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *