Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
EkonomiHeadlineNasional

DJP Tegaskan QRIS Tidak Dikenai Pajak Baru 9 November

153
×

DJP Tegaskan QRIS Tidak Dikenai Pajak Baru 9 November

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi pembayaran menggunakan QRIS di kasir. DJP menegaskan transaksi dalam negeri tidak termasuk objek PPN melalui skema SPP-TDLN. (Inframenews/AI)

Inframenews, Ekonomi
Sabtu, 7 November 2026

Kabar mengenai penerapan pajak transaksi digital pada 9 November 2026 memicu kekhawatiran masyarakat, terutama pengguna pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Isu tersebut bahkan memunculkan ajakan sebagian warganet untuk kembali menggunakan uang tunai guna menghindari dugaan pungutan pajak digital.

Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pengenaan pajak baru atas penggunaan QRIS maupun seluruh transaksi perbankan.

Mengutip KONTAN.CO.ID, kebijakan yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Kebijakan ini berkaitan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Awal Munculnya Isu Pajak Digital

Isu tersebut mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana perluasan pemungutan pajak digital.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim menyebut pemerintah akan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik dalam pemungutan pajak.

Ia menyebut kebijakan tersebut akan mulai dilaksanakan pada 9 November 2026.

Pernyataan itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai jenis transaksi yang akan dikenakan pajak, termasuk pembayaran QRIS di toko, restoran, dan pusat perbelanjaan.

QRIS untuk Transaksi Dalam Negeri Tidak Dikenai PPN SPP-TDLN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa SPP-TDLN bukan pajak baru.

Sistem tersebut dirancang untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN,” jelas Inge, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (2/11/2026).

Penjelasan serupa juga disampaikan DJP melalui akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, pada Rabu (4/11/2026).

Dengan demikian, pembayaran menggunakan QRIS untuk membeli kopi, berbelanja di mal, atau membayar makanan di restoran dalam negeri tidak termasuk objek PPN melalui skema SPP-TDLN.

Sebaliknya, pembelian barang digital dan penggunaan jasa digital dari penyedia luar negeri berpotensi dikenai PPN.

Contohnya meliputi pembelian item atau top-up gim digital serta pembayaran langganan layanan streaming dari penyedia luar negeri.

Namun, tidak semua transaksi digital lintas negara otomatis dikenai PPN karena harus memenuhi kriteria sesuai ketentuan perpajakan.

SPP-TDLN Sudah Berlaku Sejak September 2026

DJP juga menjelaskan bahwa penerapan SPP-TDLN sebenarnya telah dimulai sejak 25 September 2026.

Sistem tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 14 Juli dan diundangkan pada 20 Juli 2026.

Melalui mekanisme ini, pemerintah mengoptimalkan pemungutan PPN atas barang digital tidak berwujud dan jasa digital dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di Indonesia.

Artinya, SPP-TDLN merupakan mekanisme administrasi untuk memungut PPN yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan, bukan penambahan jenis pajak baru.

Transfer Bank dan Remitansi Tidak Otomatis Dikenai PPN

Kekhawatiran masyarakat juga mencakup kemungkinan pengenaan pajak atas transfer uang melalui bank maupun dompet digital.

DJP memastikan transfer dana personal dan remitansi atau pengiriman uang tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN.

Namun, masyarakat perlu membedakan nominal uang yang dikirim dengan biaya jasa layanan keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 69 Tahun 2022, PPN dapat dikenakan atas imbalan jasa penyelenggaraan teknologi finansial, seperti biaya administrasi, komisi, atau imbalan jasa lainnya yang memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, pengenaan PPN atas jasa layanan keuangan tidak berarti seluruh nominal uang yang dikirim masyarakat ikut dikenai pajak.

Selain itu, transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Transaksi yang mendapat fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN sesuai ketentuan juga dikecualikan dari mekanisme tersebut.

Penjelasan DJP ini menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu menghindari pembayaran QRIS, transfer bank, maupun pengiriman uang karena kekhawatiran terhadap pajak baru pada 9 November 2026.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *