Inframenews.id, Parigi Moutong – Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, mengakui bahwa persoalan pertambangan di daerah ini menempatkan DPRD pada posisi dilematis.
“Urusan tambang ini kan kompleks. Bukan hanya soal meminta menutup tambang saat demo, karena ada juga masyarakat yang meminta agar diizinkan menambang,” ujar Alfres saat menerima 10 mahasiswa di ruang aspirasi DPRD, Senin (26/1/2026).
Alfres menjelaskan, penutupan tambang berdampak langsung pada lapangan pekerjaan, karena banyak warga menggantungkan hidup dari sektor ini.
“Kalau ditutup tambang, ada orang-orang yang bekerja di sana. Ini membutuhkan sikap bijak dalam menentukan kebijakan,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menegaskan, DPRD sepakat menolak pertambangan ilegal (PETI), tetapi kebijakan ini tetap menimbulkan konsekuensi sosial yang harus dipikirkan bersama.
“Masyarakat yang menuntut penutupan tambang ada, tapi ada juga yang mencari nafkah dari aktivitas tambang. Kami harus membuat kebijakan yang adil dan bijak,” ucap Alfres.
Terkait dugaan keterlibatan oknum aparat atau birokrasi dalam PETI, Alfres menekankan DPRD tidak bisa menilai sepihak tanpa bukti kuat.
“Kalau ada, itu ranah aparat penegak hukum,” tegasnya.
Alfres juga menegaskan, seluruh anggota DPRD sepakat wilayah pertambangan tidak boleh bertentangan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
“Empat puluh anggota DPRD sepakat bahwa wilayah pertambangan tidak boleh bertentangan dengan LP2B,” pungkasnya.
Laporan : Mul | Editor : Ahmad Tamsil
