Inframenews.id, Palu – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan bersama aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas negara, khususnya pada aspek penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Arus Abdul Karim saat menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Kodam XIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah, termasuk dalam penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang selama ini dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat.
“Penindakan terhadap PETI harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan melalui kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arus menilai sinergitas antar lembaga tidak hanya penting dalam penegakan hukum, tetapi juga diperlukan untuk menyiapkan alternatif solusi ekonomi bagi masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas ilegal.
Ia juga menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
Dalam rapat Forkopimda tersebut, sejumlah isu krusial menjadi fokus pembahasan, di antaranya penanganan PETI, pengendalian peredaran narkotika, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kata Arus, mendorong pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman.
Rapat Forkopimda itu dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta dihadiri unsur Forkopimda, antara lain Pangdam XIII/Palaka Wira, Kapolda Sulteng, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kabinda, dan pimpinan instansi vertikal lainnya.
Editor : Ahmad Tamsil
