Inframenews.id, Palu – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Tengah menerima kunjungan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tengah di ruang fraksi, Selasa (3/3/2026).
Rombongan PGRI yang berjumlah delapan orang dipimpin Sekretaris Umum PGRI Sulteng, Dr. Idrus A. Rore.
Mereka diterima langsung Ketua Fraksi PKS, Wiwik Jumatul Rofi’ah S.Ag., M.H., bersama anggota fraksi lainnya, Takwin, Sriatun, dan Asrullah.
Dalam kesempatan itu, Idrus memperkenalkan susunan kepengurusan PGRI Sulteng periode 2025–2029 beserta struktur organisasinya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua Umum PGRI Sulteng, Syam Zaini, yang pada waktu bersamaan menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan di Kabupaten Poso.
Idrus menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan DPRD Sulteng, khususnya Fraksi PKS, guna mendukung program kerja PGRI lima tahun ke depan.
“PGRI Sulteng periode 2025–2029 berkomitmen menjalankan program terbaik untuk guru. Kehadiran kami di sini juga untuk menjalin sinergi dengan DPRD Sulteng, khususnya Fraksi PKS,” ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah data terkait kondisi guru dan sekolah di Sulawesi Tengah, termasuk persoalan kualitas sumber daya manusia serta profesionalisme guru.
Menurutnya, masih banyak guru yang menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya.
Idrus menyoroti posisi guru yang kerap berada dalam dilema. Di satu sisi, guru dituntut tegas dalam mendidik dan menegakkan disiplin.
Namun di sisi lain, ketegasan tersebut kerap menuai sorotan bahkan sanksi jika dinilai berlebihan oleh publik.
“Banyak guru berada di persimpangan antara aturan dan nilai di mata masyarakat. Jika terlalu tegas, bisa menjadi sasaran kritik. Jika mendiamkan, juga bukan pilihan, karena pendidikan membutuhkan ketegasan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan pentingnya penghargaan terhadap profesi guru dalam berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan hingga perlindungan hukum.
Menurutnya, guru tidak boleh mengalami intimidasi, diskriminasi, apalagi kriminalisasi saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik.
“Ironis jika guru yang berperan besar dalam membangun peradaban justru harus mencari tambahan penghasilan karena gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Wiwik yang akrab disapa Bunda Wiwik itu menambahkan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan berupaya mengawal kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di Sulawesi Tengah.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan dengan Dinas Pendidikan melalui Komisi IV DPRD Sulteng, yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.
“Kami di Komisi IV bermitra dengan Dinas Pendidikan. Pertemuan ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus memperjuangkan kepentingan guru,” pungkasnya.
