Inframenews.id, Parigi – Anggota DPRD Parigi Moutong, Ni Wayan Leli Pariani, menyoroti krisis air bersih yang dialami warga Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan.
Keluhan itu ia sampaikan pada rapat paripurna DPRD belum lama ini, di ruang rapat utama Jalan Jalur II, Kelurahan Kampal, Parigi.
Dalam penyampaiannya, Leli mengungkapkan sumur warga mulai mengering sejak aktivitas pertambangan berjalan di wilayah tersebut.
“Saya harus menyuarakan hal ini,” tegas politisi Partai Golkar itu di hadapan Wakil Bupati Abdul Sahid.
Menurut Leli, perempuan tidak hanya membutuhkan air bersih untuk konsumsi, tetapi juga urusan domestik sehari-hari. Kaum ibu disebut kini kesulitan mandi dan mencuci karena sungai di wilayah itu turut tercemar limbah tambang.
Ia mengingatkan, penggunaan air sungai yang terkontaminasi mengancam kesehatan kulit anak-anak dan ibu rumah tangga.
Tambang, Sumur Kering dan Sungai Tercemar
Aktivitas pertambangan di Buranga telah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Warga melaporkan sejumlah sumur yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering.
Desa Buranga sendiri telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Kementerian ESDM pada 2024, dengan tiga blok IPR dikelola oleh:
Koperasi Buranga Baru Indah Mandiri
Koperasi Sina Maju Bersaudara
Koperasi Sina Maju Mandiri
Namun, Leli menyebut persoalan air bersih semakin rumit karena aktivitas tambang tidak hanya dilakukan pemegang izin, tetapi juga oleh penambang ilegal.
Pemda Diminta Hadir
Anggota Komisi II DPRD itu menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk memastikan warga mendapatkan akses air bersih yang layak.
Ia meminta pengawasan fasilitas air bersih dilakukan secara transparan dan faktual, bukan sekadar berdasarkan laporan atas kertas.
Leli juga menyinggung perlunya modernisasi fasilitas air, bukan hanya soal distribusi, tetapi juga kualitas dan keamanan.
“Perempuan sebagai pihak yang terdampak langsung harus didengar, karena mereka merasakan dampaknya setiap hari,” ujarnya.
Respons Wakil Bupati
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Abdul Sahid menyatakan pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan meninjau lokasi.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah sumur kering dan pencemaran air di Buranga benar disebabkan aktivitas penambang ilegal atau faktor lainnya.
Ia menegaskan, penanganan krisis air bersih menjadi prioritas, terutama di wilayah yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pertambangan.
Selain itu, ia menyebut koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan untuk memastikan kualitas air tetap terjaga.
“Pemerintah daerah akan turun untuk melihat kondisi sebenarnya agar solusi tepat sasaran,” kata Sahid.
Warga Buranga berharap langkah tersebut tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi menghadirkan solusi nyata atas krisis air bersih yang sudah berlangsung berbulan-bulan.
Editor : Ahmad Tamsil
