Inframenews.id, Parigi Moutong – Senin, 6 April 2026
Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan, dengan menyoroti persoalan rujukan pasien dan keterlambatan klaim BPJS Kesehatan, Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD tersebut dipimpin Ketua Komisi IV, Sutoyo, dan dihadiri Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, direktur rumah sakit, serta sejumlah pihak terkait.
Sutoyo menjelaskan, RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor kesehatan.
“Pertemuan ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi untuk melihat sejauh mana program pelayanan kesehatan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti persoalan rujukan pasien melalui sistem Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang dinilai masih kerap menimbulkan kendala di lapangan.
Menurut Sutoyo, proses rujukan yang memakan waktu lama sering membuat keluarga pasien kebingungan dan panik, terutama saat pasien membutuhkan penanganan segera.
“Kadang keluarga pasien harus menunggu berjam-jam untuk kepastian rujukan, sementara kondisi pasien membutuhkan penanganan cepat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak menuding adanya unsur kesengajaan dari tenaga medis, namun meminta agar persoalan tersebut segera dicarikan solusi.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan langkah alternatif secara manual apabila sistem aplikasi mengalami gangguan, khususnya di daerah dengan keterbatasan jaringan internet.
“Jika aplikasi bermasalah, puskesmas bisa langsung berkoordinasi dengan rumah sakit tujuan untuk memastikan kesiapan menerima pasien,” jelasnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan yang dinilai telah berlangsung lama.
Sutoyo mengungkapkan, dalam beberapa kasus, klaim baru dibayarkan setelah enam bulan hingga satu tahun, sehingga berpotensi mengganggu operasional fasilitas layanan kesehatan.
“Masalah klaim BPJS ini sudah terjadi bertahun-tahun dan perlu solusi konkret,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD turut meminta penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kesehatan terkait mekanisme pembayaran dan proses administrasi layanan kesehatan.
Sutoyo berharap melalui forum ini dapat ditemukan solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Parigi Moutong.
Ia menegaskan, digitalisasi sistem kesehatan seharusnya mempermudah layanan, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat.
