Inframenews.id, Parigi Moutong – Selasa, 7 April 2026
Rapat Paripurna pembahasan LKPJ 2025 DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung dinamis dan memanas. Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Chandra Setiawan, memilih walk out usai menyampaikan kritik terbuka dalam forum tersebut.
Sikap tersebut disampaikan di tengah agenda evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang juga diwarnai sorotan terhadap penghormatan kepada para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong.
Usai meninggalkan ruang sidang, Chandra menilai pemerintah daerah belum memiliki skema penghormatan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi tokoh-tokoh yang berjasa dalam pembentukan daerah.
Ia mengusulkan agar para pejuang pemekaran didata secara resmi dan dihadirkan secara khusus dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, penghargaan tidak cukup bersifat simbolis, tetapi perlu diwujudkan secara konkret, seperti penyediaan tempat kehormatan dalam seremoni resmi hingga pemberian piagam penghargaan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah, agar generasi berikutnya mengetahui jasa para tokoh pemekaran,” ujarnya.
Chandra juga menyebut penghargaan dapat diberikan kepada ahli waris bagi tokoh yang telah wafat sebagai bentuk penghormatan berkelanjutan.
Selain itu, ia turut menyoroti kondisi internal DPRD yang dinilai perlu pembenahan, khususnya dalam menjaga prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, keputusan paripurna merupakan representasi tertinggi lembaga legislatif yang harus dijaga bersama.
“Marwah lembaga ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang dihasilkan,” katanya.
Ia menegaskan, langkah walk out yang dilakukan merupakan bentuk respons terhadap dinamika internal sekaligus dorongan agar dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh DPRD.
Chandra berharap seluruh anggota DPRD dapat memperkuat soliditas dan menjaga integritas lembaga agar setiap keputusan memiliki kekuatan dan kepercayaan publik.
Peristiwa ini menjadi perhatian di tengah pembahasan LKPJ 2025, sekaligus menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara penghormatan sejarah daerah dan penguatan kelembagaan.
