Inframenews.id, Parigi Moutong – Kamis, 9 April 2026
Fraksi Perindo DPRD Parigi Moutong menegaskan program ambulans gratis harus dijalankan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat, sesuai kebijakan Bupati Parigi Moutong.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Perindo DPRD Parigi Moutong, Arnold, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas.
“Ini saya tegaskan, soal ambulans gratis tidak ada tawar-menawar, karena itu sudah menjadi program bupati,” ujarnya.
Arnold menegaskan, jika dalam beberapa bulan ke depan program tersebut tidak berjalan maksimal, pihaknya akan mengusulkan evaluasi terhadap kepala puskesmas.
“Kalau tidak jelas dalam beberapa bulan ke depan, saya termasuk yang akan mengusulkan pergantian kepala puskesmas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program ambulans gratis merupakan program prioritas pemerintah daerah yang telah dibahas bersama DPRD, termasuk dalam alokasi anggaran.
Menurutnya, terdapat anggaran lebih dari Rp1 miliar yang disiapkan untuk mendukung operasional ambulans, baik untuk pengangkutan pasien maupun jenazah.
“Kalau memang anggarannya sudah ada, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang diminta membayar biaya ambulans,” katanya.
Arnold juga meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pengecekan dan verifikasi ulang terhadap ketersediaan anggaran tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, menyebut anggaran program ambulans gratis telah dibahas dan disiapkan dalam pembahasan APBD 2026.
“Dalam rapat pembahasan anggaran, sudah tersedia sekitar Rp1 miliar lebih untuk program ini,” ujarnya.
Namun, ia mengaku masih menemukan persoalan di lapangan, di mana sejumlah puskesmas mengaku mengalami kendala operasional hingga masih meminta biaya kepada masyarakat.
“Ini yang perlu diverifikasi kembali, karena anggaran sudah disiapkan tetapi di lapangan masih ada kendala,” katanya.
DPRD menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar program ambulans gratis benar-benar berjalan sesuai kebijakan pemerintah daerah tanpa membebani masyarakat.
