Inframenews.id, Palu – Rabu, 15 April 2026
Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat pembahasan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, yang akrab disapa Bunda Wiwik, menegaskan bahwa Ranperda tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata.
“Yang kita perjuangkan bukan hanya aturan, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ranperda ini harus hadir sebagai solusi,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi, sehingga program yang dijalankan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Bunda Wiwik juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta komunitas adat terpencil (KAT) yang selama ini dinilai belum optimal tersentuh program pemerintah.
Selain itu, ia mendorong penguatan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
“Keberhasilan kebijakan ini diukur dari berkurangnya kemiskinan, bukan banyaknya program. Kita ingin dampak yang benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng berharap Ranperda Penanggulangan Kemiskinan dapat menjadi fondasi kebijakan yang kuat, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
